Indonesia di Bawah Pemerintahan Soeharto
Pemerintahan Soeharto, yang dikenal sebagai era Orde Baru, merupakan periode panjang dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1967 dan berakhir pada tahun 1998. Periode ini ditandai dengan sejumlah peristiwa penting, kebijakan, dan perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia.
Asal-usul dan Kenaikan Kekuasaan
Surat Perintah 11 Maret: Soeharto naik ke tampuk kekuasaan setelah menerima Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno. Surat ini memberinya wewenang untuk mengambil tindakan dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban negara.
Orde Baru: Soeharto kemudian membentuk pemerintahan baru yang dikenal sebagai Orde Baru, menggantikan Orde Lama pimpinan Soekarno.
Soeharto, sebagai presiden kedua Indonesia, meninggalkan warisan kepemimpinan yang kompleks dan masih menjadi perdebatan hingga kini.
1. Ketegasan dan Keputusan Tegas
Supersemar: Keberaniannya mengambil alih kekuasaan melalui Supersemar menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi situasi krisis.
Stabilitas Politik: Soeharto berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif lama setelah periode yang penuh gejolak. Keputusannya yang tegas dalam mengatasi pemberontakan dan konflik internal turut memperkuat posisinya.
2. Fokus pada Pembangunan Ekonomi
Strategi Pembangunan: Soeharto memiliki visi yang jelas untuk memajukan ekonomi Indonesia. Pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur, industri, dan pertanian menjadi bukti fokusnya pada pertumbuhan ekonomi.
Kemitraan dengan Swasta: Soeharto menjalin kemitraan yang kuat dengan sektor swasta untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Ketergantungan pada Militer
Dwifungsi ABRI: Soeharto sangat mengandalkan militer dalam menjalankan pemerintahan. Dwifungsi ABRI memberikan kekuatan yang besar bagi militer dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Stabilitas Politik: Militer berperan penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama masa pemerintahan Soeharto.
4. Kharisma dan Popularitas
Gambar Diri: Soeharto berhasil membangun citra diri sebagai pemimpin yang kuat, tegas, dan berwibawa.
Pemilu: Soeharto selalu memenangkan pemilu dengan margin yang sangat besar, menunjukkan tingkat popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat.
5. Keterbatasan Demokrasi
Represi Politik: Pemerintahan Soeharto seringkali dikritik karena melakukan represi politik terhadap lawan-lawan politiknya. Kebebasan berekspresi dan berorganisasi dibatasi.
Pemusatan Kekuasaan: Soeharto cenderung memusatkan kekuasaan di tangannya dan kroninya, sehingga membatasi ruang gerak bagi partai politik dan lembaga-lembaga negara lainnya.
6. KKN dan Korupsi
KKN Merajalela: Selama masa pemerintahannya, Soeharto dan kroninya terlibat dalam praktik KKN yang merajalela. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Jiwa kepemimpinan Soeharto adalah perpaduan antara ketegasan, fokus pada pembangunan ekonomi, dan ketergantungan pada militer. Namun, di sisi lain, pemerintahannya juga ditandai oleh praktik otoriter, pelanggaran HAM, dan korupsi
Kepemimpinan Soeharto merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah Indonesia. Warisan yang ditinggalkannya sangat kompleks, terdiri dari berbagai dampak positif dan negatif. Evaluasi terhadap kepemimpinan Soeharto masih terus dilakukan hingga saat ini, dengan tujuan untuk memahami lebih baik perjalanan sejarah bangsa Indonesia.